VIVAnews - Sikap dua partai anggota koalisi, Golkar dan PKS, dalam Paripurna Hak Angket Mafia Perpajakan berbuntut panjang. Bayang-bayang perpecahan dari koalisi pun merebak.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai Golkar dan PKS sebaiknya keluar dari koalisi dan masuk oposisi. "Partai politik ini seharusnya memberi pelajaran kepada publik bagaimana pentingnya konsistensi. Kalau pendukung pemerintah, ya dukung. Kalau tidak, ya keluar saja," kata Arbi saat dihubungi VIVAnews.com.
Sebagai partai pendukung pemerintah, Arbi menilai Golkar dan PKS berkali-kali memberikan sikap yang berlawanan arus. Dalam seni berpolitik, kata dia, kritik dari anggota koalisi sebaiknya disampaikan melalui internal. "Koalisi dalam hal ini kan punya forum Sekretariat Gabungan (Setgab)," kata dia.
Menimbang sikap kedua partai, Arbi mengaku tidak kaget jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nanti mereshuffle menteri-menteri dari kedua partai ini. "Pemerintah perlu dukungan dari kabinetnya yang notabene berisi perwakilan dari partai koalisi," kata dia.
SBY, sambungnya, juga harus memikirkan keberlangsungan pemerintahannya dan tidak hanya terjebak dalam upaya mempertahankan koalisi dari partai-partai yang kerap berlawanan arus.
Seperti diberitakan sebelumnya, Hak Angket Mafia Perpajakan yang diusung Golkar, PKS, dan PDI Perjuangan kandas dengan selisih suara tipis. Menanggapi isu perpecahan koalisi, Golkar menegaskan bahwa yang berwenang mengevaluasi Golkar dalam koalisi pemerintahan yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan adalah Presiden SBY, bukan Partai Demokrat.
"Demokrat tidak berhak mengevaluasi, yang mengevaluasi itu harusnya Presiden," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Menurut politisi yang akrab disapa Ical ini, Golkar tidak khawatir dengan posisi Beringin dalam koalisi Sekretariat Gabungan. Perbedaan prinsip dan pendapat dalam berpolitik dinilai sebagai hal yang wajar. "Koalisi ya tetap. Beda pendapat itu sah-sah saja," ujar Ical.
Senada dengan Ical, PKS pun menyatakan tetap komitmen memenuhi kontrak politik. "Kami siap saja, semua tergantung Pak SBY, decision maker-nya kan Pak SBY," kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta. (umi)
0 komentar:
Posting Komentar